JAKARTA – Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Ekopurwono menegaskan pentingnya sinergi antara ulama, pemerintah daerah, dan Polri dalam menjaga stabilitas Jakarta yang menjadi barometer Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Dialog–Silaturahmi Ulama, Pemda, dan Polri yang digelar oleh Bidang Ukhuwah MUI DKI Jakarta dalam rangka memperkuat sinergitas untuk mewujudkan program Jaga Jakarta, Senin (3/11/2025) di Orchardz Hotel Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Menurut Brigjen Dekananto, setiap isu di Jakarta—baik terkait politik, ekonomi, sosial, maupun agama—dapat berdampak luas ke seluruh Indonesia. Karena itu, Polda Metro Jaya menangani berbagai persoalan secara komprehensif melalui kerja sama lintas sektor. Ia menyebut kegiatan dialog ini sebagai momentum strategis dalam memperkuat hubungan ulama dan umara.
“Kami berharap dialog seperti ini terus berlanjut, tidak hanya di tingkat DKI tetapi juga hingga level kota, agar kapolres di wilayah dapat menindaklanjuti sinergi dan komunikasi dengan para ulama,” ujarnya.
Wakapolda juga mengajak para tokoh agama berpartisipasi dalam mengawal penegakan hukum yang berkeadilan dan profesional. Ia mengakui masih ada oknum yang belum bekerja sesuai aturan, namun pihaknya terus melakukan tindakan tegas.
Ia menyoroti tantangan besar dalam menjaga keamanan di era digital, di mana teknologi memungkinkan sebuah asumsi menjadi seolah-olah benar karena terus diulang di media. Karena itu, ia meminta para tokoh agama membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi sehingga Jakarta tetap aman dan kondusif.
“Kami berharap para tokoh agama dapat memberikan pencerahan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar dan berpotensi memicu konflik horizontal,” katanya.
Brigjen Dekananto hadir sebagai salah satu narasumber bersama pengamat kepolisian Sri Yunanto. Acara ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eric Pahlevi Zakaria Lumbun, Stafsus Gubernur Bidang Keumatan, perwakilan Pemprov DKI Jakarta, aparat kepolisian, organisasi masyarakat, ormas Islam, serta perwakilan majelis-majelis agama seperti KAJ, PGI, PHDI, Permabudhi, dan Matakin.
