JAKARTA — Dalam upaya memperkuat sinergi dan menjaga harmoni di Ibu Kota, Bidang Ukhuwah Islamiyah dan KUB (UI-KUB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Dialog dan Silaturahmi Ulama–Umara bertema “Membangun Sinergitas Ulama, Pemda, dan Polri dalam Mewujudkan Program Jaga Jakarta”, Senin pagi (3/11/2025) di Orchardz Hotel Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Ketua Bidang Ukhuwah MUI DKI Jakarta, Gunadi, menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan di tengah keberagaman warga Jakarta.
“Jakarta yang sangat heterogen ini harus kita jaga bersama sehingga tercipta harmoni dan kerukunan di antara warga,” ujarnya dalam sambutan.
Gunadi juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dan Polri yang menggaungkan program Jaga Jakarta. Ia menilai, para ulama dan ormas Islam memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kedamaian Ibu Kota.
“MUI DKI Jakarta bersama ormas-ormas Islam dan majelis agama akan terus membersamai Pemda DKI dalam menjaga Jakarta menuju kota global yang harmonis,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Ibu Kota, seperti intoleransi, hoaks, provokasi, serta potensi konflik sosial. Ia menyinggung peristiwa demonstrasi di DPR beberapa waktu lalu yang menimbulkan kerugian besar, baik material maupun sosial.
“Kerusakan fasilitas umum akibat aksi anarkis mencapai hampir Rp98 miliar, tetapi dampak sosialnya jauh lebih besar, terutama bagi warga disabilitas yang kehilangan akses,” ungkapnya.
Rano menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah mengaktifkan Posko Jaga Jakarta hingga tingkat kelurahan guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
“Warga adalah mitra kita untuk menjaga kampung dan menjaga Jakarta,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran ulama dalam meredam situasi sosial dan memperkuat ukhuwah.
“Peran ulama sangat penting. Nasihat dan teladannya bisa memperkuat persatuan bangsa. Forum seperti ini sangat strategis karena menjaga jauh lebih sulit daripada membangun,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Samsul Maarif, menegaskan bahwa menjaga keamanan merupakan bagian dari ajaran Islam. Ia menguraikan konsep maqashid syariah—tujuan dasar hukum Islam—yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
“Saya menambahkan satu lagi: hifzhul amn, menjaga keamanan. Dalam konteks ini, menjaga Jakarta adalah kewajiban kita bersama,” katanya.
KH Samsul juga menekankan pentingnya sinergi antarunsur masyarakat melalui empat prinsip kerukunan: al-ta’aruf (saling mengenal), al-tafahum (saling memahami), al-ta’awun (saling tolong-menolong), dan al-takaful (saling melengkapi).
“Jakarta ini sensitif, apa saja bisa memicu perpecahan. Karena itu, ulama harus menjadi penggerak keamanan dan kerukunan,” pesannya.
Melalui dialog ini, MUI DKI Jakarta berharap terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara ulama, pemerintah, dan aparat keamanan dalam mewujudkan Jakarta yang aman, rukun, dan berkeadaban.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, aparat kepolisian, Wakapolda Metro Jaya Brigjend Dekananto Ekopurwono, Pengamanan Kepolisian Sri Yunanto, Wakil Walikota Jakarta Pusat Eric Pahlevi Zakaria Lumbun, Stafsus Gubernur Bidang Keumatan. organisasi masyarakat, ormas Islam, serta perwakilan majelis-majelis agama seperti KAJ, PGI, PHDI, Permabudhi, dan Matakin.
Penulis: Herly Ramadhani
