[ad_1] Jakarta — MUI Kota Adm. Jakarta Selatan pada hari ini menyelenggarakan Rakerda II 2022 dengan tema “Eksistensi MUI Kota. Adm Jakarta Selatan Dalam Merajut Kesatuan Ummat” di Gedung Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Kamis (16/6). Rakerda pada kesempatan ini, dihadiri oleh 107 orang peserta. Yang terdiri dari Pengurus MUI Jakarta Selatan dan
[ad_1] Jakarta — MUI Kota Adm. Jakarta Selatan pada hari ini menyelenggarakan Rakerda II 2022 dengan tema “Eksistensi MUI Kota. Adm Jakarta Selatan Dalam Merajut Kesatuan Ummat” di Gedung Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Kamis (16/6). Rakerda pada kesempatan ini, dihadiri oleh 107 orang peserta. Yang terdiri dari Pengurus MUI Jakarta Selatan dan
[ad_1] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk ASTRAZENECA [ad_2] Source link
[ad_1] Artikel Pengukuhan MUI Cabang Pesanggrahan pertama kali tampil pada MUI Jakarta Selatan. [ad_2] Source link
[ad_1] Artikel Khotmul Qur’an MUI Cabang Mampang Prapatan pertama kali tampil pada MUI Jakarta Selatan. [ad_2] Source link
[ad_1] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk ASTRAZENECA [ad_2] Source link
[ad_1] Artikel Pengukuhan MUI Cabang Pesanggrahan pertama kali tampil pada MUI Jakarta Selatan. [ad_2] Source link
[ad_1] Artikel Khotmul Qur’an MUI Cabang Mampang Prapatan pertama kali tampil pada MUI Jakarta Selatan. [ad_2] Source link
[ad_1] JAKARTA — Dengan sertifikat halal, pelaku usaha mendapatkan izin pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Perkembangan teknologi pangan saat ini menyebabkan banyak produk berstatus syubhat. Karena itu, untuk memperjelas status hukumnya, maka diperlukan proses pemeriksaan kehalalan produk atau sertifikasi halal. Advisor Pelayanan Audit Halal Lembaga Pengkajian Pangan,
[ad_1] JAKARTA — Dengan sertifikat halal, pelaku usaha mendapatkan izin pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Perkembangan teknologi pangan saat ini menyebabkan banyak produk berstatus syubhat. Karena itu, untuk memperjelas status hukumnya, maka diperlukan proses pemeriksaan kehalalan produk atau sertifikasi halal. Advisor Pelayanan Audit Halal Lembaga Pengkajian Pangan,