Jakarta, 26 September 2025 – Sertifikasi halal UMKM Jakarta masih sangat rendah. Dari 980.037 UMKM yang beroperasi di ibu kota, baru 12.000 unit (1,2%) yang telah mengantongi sertifikat halal. Fakta ini terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Duta Halal yang diselenggarakan LPPOM MUI DKI Jakarta bersama MUI Kota Jakarta Pusat di Kantor Walikota Jakarta Pusat.
Ketua MUI Jakarta Pusat, KH Robi Fadil, menegaskan pentingnya kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026.
“Logo halal bukan sekadar jaminan keamanan konsumsi, tetapi strategi pemasaran yang kuat untuk menjangkau pasar domestik maupun internasional,” ujarnya.
Beliau juga mengusulkan pembentukan kawasan kuliner halal di Jakarta Pusat sebagai pusat percontohan sekaligus destinasi wisata muslim.
Sementara itu, KH Abi Ichwanuddin, mewakili Ketua Umum MUI DKI Jakarta, menyoroti rendahnya angka sertifikasi halal UMKM Jakarta.
“Angka 1,2% ini masih sangat kecil. Jakarta adalah barometer nasional. Jangan sampai tenggat 17 Oktober 2026 jadi bom waktu. Manfaatkan masa transisi ini sebaik-baiknya,” tegasnya.
KH Abi juga menekankan keunggulan LPPOM MUI DKI Jakarta sebagai lembaga yang memiliki auditor sekaligus fatwa. Dengan demikian, keputusan sertifikasi halal merujuk langsung pada syariat, bukan sekadar aspek teknis. Ia juga mengajak para ulama untuk aktif menyampaikan pentingnya produk halal dalam khutbah dan ceramah.
Dalam sesi materi, drg. Deden Edi S., MM, Direktur LPPOM Jakarta, memaparkan mekanisme sertifikasi halal dan peran Duta Halal dalam mendampingi UMKM.
“Duta Halal diharapkan tidak hanya menjadi penyambung informasi, tetapi juga pendamping UMKM agar lebih siap mengurus sertifikasi halal. Dengan begitu, target percepatan sertifikasi halal UMKM Jakarta dapat tercapai,” jelasnya.
Walikota Jakarta Pusat, Drs. Arifin, M.A.P., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya literasi halal yang berkelanjutan.
“Kami mendukung penuh hadirnya Duta Halal di Jakarta Pusat. Kehadiran mereka bukan hanya untuk memperkuat literasi halal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera,” jelasnya.
Beliau juga berbagi pengalaman pribadi.
“Saya pernah ke Beijing dan menemukan label halal MUI. Itu sangat membantu,” kenangnya.
Menurutnya, sosialisasi halal harus terus digalakkan hingga ke tingkat kelurahan agar seluruh pelaku usaha siap menghadapi kewajiban sertifikasi.
“MUI perlu menetapkan tenggat waktu bagi pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri pengurus MUI tingkat kecamatan, ormas Islam, dan mahasiswa Jakarta Pusat. Kegiatan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan MUI melalui LPPOM dalam memperkuat ekosistem halal. Dengan sertifikasi halal UMKM Jakarta yang baru 1,2%, sosialisasi ini menjadi langkah krusial untuk mempercepat terbentuknya ekosistem halal yang komprehensif di ibu kota.
(Murtadho)
