JAKARTA – Demi memastikan suasana di masyarakat tetap kondusif jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dirasa perlu memperkuat silaturahim dan komunikasi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam se-Jakarta.
Hal itu disampaikan K.H. Yusuf Aman, Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sekaligus ketua panitia dalam Rapat Koordinasi Ormas Islam Tingkat Provinsi DKJ di Al-Jazeerah Restaurant & Function Hall Jakarta TImur.
Sebanyak 18 Ormas hadir pada agenda ini, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al Washliyah, Hidayatullah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI), Al Irsyad, Persatuan Islam (PERSIS), dan lain sebagainya.
Muhammad Faiz Syukron Makmun, Ketua Umum MUI DKJ menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi fokus dan prioritas bersama. MUI Perlu duduk dan mendiskusikan bersama, apa yang menjadi problematika atau isu dakwah di Jakarta, apalagi terkait Pilkada yang semakin dekat.
“Misalnya pembahasan mengenai fikih urban. Seperti apa persoalan-persoalan fikih yang dihadapi umat di Jakarta, perlu kita berikan panduan secara pasti, termasuk proses demokrasi dan kepemimpinan di Jakarta. Umat menunggu hal itu’, tegas Gus Faiz.
Selain itu, Gus Faiz juga menyampaikan beberapa realita yang dihadapi oleh MUI Jakarta, salah satunya terkait dana hibah dari Pemerintah Provinsi.
“Memang kita selama ini ada dana hibah dari Pemprov, namun harus ada perubahan paradigma, bahwa MUI itu tidak dalam posisi mengemis hibah, tetapi bahwa dengan hibah tersebut, Pemprov pun diuntungkan karena program-program MUI dapat meringankan tugas Pemprov”.
Menanggapi yang disampaikan Gus Faiz, Ketua DPW Hidayatullah Jakarta Muhammad Isnaeni mengatakan, jika atas nama lembaga, MUI memang tidak elok jika terjebak dalam dukung-mendukung dalam politik praktis.
“MUI harus menjadi suara umat di bawah, panggil ketiga calon untuk mengkritisi sekaligus memberikan pesan terkait persoalan-persoalan yang dihadapi. Jika perlu, ada pakta integritas antara ketiga calon dengan MUI sebagai ulama,” kata Muhammas Isnaeni.
Senada, Muhammad Rifki, Ketua Syarikat Islam (SI) Jakarta juga berpendapat bahwa dalam konteks Pilkada, MUI harus menempatkan diri sebagai orang tua untuk menjaga agar proses demokrasi ini bisa berjalan baik, tidak terjebak pada perpecahan atau terbelahnya masyarakat.
Habib Abdullah Z Shahab, Ketua Rabithah Alawiyah Jakarta, mengatakan, “Gubernur yang akan datang harus bisa memenuhi kepentingan umat. MUI harus mendorong pemerintah agar fokus dan menangani permasalahan di umat, khususnya terkait LGBT, judi, maraknya tempat maksiat, pemerintah harus bisa menangani masalah tersebut dengan baik”.
Suasana rapat berlangsung hangat dengan banyaknya masukan dari para pimpinan ormas yang hadir. Menutup Rakor, Gus Faiz menyatakan, alhamdulillah dari para pimpinan Ormas terlihat sudah seirama. Harus ada garis tegas terkait dukung-mendukung secara personal dan organisasi, Jangan sampai atas nama organisasi, jangan juga tokoh-tokoh intinya seperti Ketua, Sekretaris, dan pengurus inti lain. MUI dan Ormas Islam harus sama-sama menjaga marwah dan muru’ah.
“Kita ingin membuat lentera untuk umat. Semua calon yang mau datang, kita terima, kita sampaikan harapan sebagai representasi umat. Ini yang perlu anda konsentrasikan terkait agenda keumatan di Jakarta”, kata Gus Faiz.
